Pendanaan Pensiun Dini PLTU Dinilai Tak Menarik Bagi Investor Asing
Lembaga survei The Centre For Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics menilai, pendanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara kurang menarik minat investor luar.
Adapun program pensiun dini PLTU batu bara tersebut masuk dalam skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Indonesia telah menyepakati pendanaan JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang salah satunya difokuskan untuk pensiun dini PLTU.
Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, Riyadi Suparno mengatakan bahwa pendanaan pensiun dini PLTU batu bara terbilang cukup sulit karena dananya hanya bisa didapat melalui bank komersial lantaran belum masuk dalam taksonomi hijau.
"Pensiun dini batu bara itu permasalahannya adalah pendanaan," ujar Riyadi dalam media briefing, di Jakarta, Selasa (22/8). "Berdasarkan dokumen yang dihimpun oleh CSIS dan Tenggara Strategics, pensiun dini PLTU batu bara masuk kategori 'merah' dalam taksonomi pembiayaan perbankan."
Meskipun tujuannya untuk mempensiunkan dini PLTU dalam mendorong Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, investor luar atau global cenderung enggan memasukkan aset berbasis bahan bakar fosil ke dalam portofolio mereka. Hal tersebut lantaran bisa berdampak buruk bagi citra mereka.
Selain itu, dia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berupaya meyakinkan negara-negara di Asia Tenggara agar mengubah taksonomi investasi untuk pensiun dini PLTU. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi 2.0 yang diterbitkan pada Maret 2023 lalu.
Adapun pensiun dini PLTU diklasifikasikan sebagai aktivitas ekonomi 'hijau' atau 'kuning'. "Jadi sekarang di ASEAN untuk pensiun dini PLTU sebelum 2040 itu hijau. Sedangkan antara 2040-2050 masuk kuning. Jadi itu usaha Indonesia," ujarnya.
